Kakanwil KemenHAM Jabar Perkuat Sinergi dengan Pemkab Bekasi, Dorong Kebijakan Daerah Berperspektif HAM
BEKASI — Jumat, 28 Agustus 2026 — Kantor Wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia Jawa Barat memperkuat sinergi dengan Pemerintah Kabupaten Bekasi dalam mendorong penguatan kebijakan dan penanganan berbagai persoalan Hak Asasi Manusia (HAM) yang berkembang di masyarakat.
Pertemuan tersebut berlangsung di Kantor Bupati Bekasi, Kabupaten Bekasi, Jumat (28/8/2026).
Kepala Kantor Wilayah Kementerian HAM Jawa Barat, Hasbullah Fudail, menegaskan pentingnya membangun kolaborasi yang berkelanjutan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah agar prinsip-prinsip HAM tidak hanya menjadi norma, tetapi hadir dalam kebijakan dan pelayanan publik.
Menurut Hasbullah, pemerintah daerah memiliki posisi strategis karena berhadapan langsung dengan berbagai persoalan masyarakat. Karena itu, penguatan perspektif HAM perlu diterjemahkan dalam berbagai kebijakan, program, maupun regulasi di tingkat daerah.
“Kami terbuka dan mendorong berbagai kebijakan serta peraturan daerah yang memiliki perspektif HAM. Prinsipnya bagaimana setiap kebijakan yang dibuat tetap memperhatikan penghormatan, perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan HAM,” ujar Hasbullah.
Ia mengatakan sejumlah persoalan yang kerap mencuat di Jawa Barat membutuhkan perhatian dan pendekatan yang tepat dari seluruh pemangku kepentingan. Di antaranya persoalan perlindungan anak dan perempuan, kekerasan, diskriminasi, serta persoalan sosial yang berkaitan dengan kelompok LGBT.
Hasbullah menekankan bahwa berbagai persoalan tersebut perlu ditangani melalui pendekatan yang mengedepankan hukum, edukasi, perlindungan, dan penghormatan terhadap martabat manusia. Pemerintah, kata dia, harus memastikan setiap persoalan ditangani melalui mekanisme yang tepat dan tidak berkembang menjadi tindakan kekerasan maupun persekusi.
Dalam konteks perlindungan anak dan perempuan, pemerintah daerah didorong untuk terus memperkuat kebijakan yang mampu mencegah kekerasan sekaligus memastikan korban mendapatkan perlindungan dan akses terhadap layanan yang dibutuhkan.
Sementara terhadap berbagai persoalan sosial yang berkembang di masyarakat, termasuk isu LGBT, Hasbullah menilai diperlukan pendekatan yang komprehensif. Penanganan tidak cukup hanya dilakukan melalui tindakan administratif, tetapi juga membutuhkan edukasi, pencegahan, perlindungan, serta keterlibatan masyarakat.
“Yang paling penting adalah bagaimana pemerintah hadir untuk memastikan masyarakat mendapatkan perlindungan dan persoalan yang muncul dapat diselesaikan melalui cara-cara yang sesuai dengan ketentuan hukum dan prinsip HAM,” katanya.
Menurutnya, sinergi antara Kementerian HAM dan pemerintah daerah menjadi penting untuk memastikan setiap persoalan HAM dapat dipetakan sejak dini. Dengan demikian, pemerintah dapat melakukan langkah pencegahan sebelum persoalan berkembang menjadi konflik yang lebih luas.
Pemkab Bekasi Siap Perkuat Kolaborasi
Pemerintah Kabupaten Bekasi menyambut baik penguatan kerja sama tersebut. Pemerintah daerah menyatakan kesiapan untuk berkolaborasi dengan Kementerian HAM dalam memperkuat kebijakan daerah sekaligus menangani berbagai persoalan HAM yang muncul di tengah masyarakat.
Bupati Bekasi menyampaikan harapan agar Kementerian HAM dapat terus memberikan pendampingan dan pengawalan kepada pemerintah daerah, terutama dalam menghadapi persoalan yang membutuhkan perspektif HAM.
Pemkab Bekasi juga berharap sinergi tersebut tidak berhenti pada koordinasi kelembagaan, tetapi dapat diwujudkan dalam pendampingan, penguatan kapasitas aparatur, serta penanganan berbagai persoalan HAM secara konkret.
Pemerintah daerah, kata Bupati Bekasi, siap membuka ruang kolaborasi dengan Kementerian HAM untuk memastikan setiap kebijakan dan langkah pemerintah tetap memperhatikan kepentingan serta hak masyarakat.
Hasbullah menyambut komitmen tersebut sebagai bagian penting dari upaya membangun ekosistem pemerintahan yang semakin berperspektif HAM.
Ia menegaskan, Kementerian HAM Jawa Barat akan terus membuka ruang komunikasi dan koordinasi dengan pemerintah daerah. Pendampingan dapat dilakukan sesuai kewenangan dan kebutuhan daerah, termasuk dalam memberikan masukan terhadap kebijakan maupun langkah penanganan persoalan HAM.
“Jangan sampai pemerintah daerah berjalan sendiri ketika menghadapi persoalan HAM. Kami siap berkoordinasi, memberikan penguatan, serta mengawal sesuai dengan tugas dan kewenangan kami,” ujar Hasbullah.
Kolaborasi tersebut diharapkan mampu memperkuat peran pemerintah dalam menghadirkan kebijakan yang tidak hanya efektif secara administratif, tetapi juga memberikan perlindungan dan kepastian terhadap hak masyarakat.
Bagi Kementerian HAM Jawa Barat, penguatan sinergi dengan pemerintah daerah menjadi salah satu kunci untuk membumikan HAM. Sebab, keberhasilan pemajuan HAM pada akhirnya tidak hanya diukur dari banyaknya regulasi yang diterbitkan, tetapi dari sejauh mana kebijakan tersebut mampu dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Melalui kerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Bekasi, KemenHAM Jawa Barat berharap penguatan perspektif HAM dapat semakin terintegrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, sekaligus menjadi fondasi dalam menangani berbagai persoalan sosial secara lebih manusiawi, adil, dan sesuai dengan ketentuan hukum.
