Kakanwil KemenHAM Jabar Apresiasi UPTD PPA Kabupaten Bekasi Tangani Kasus Viral Perempuan dan Anak
BEKASI — Jumat, 28 Agustus 2026 — Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia Jawa Barat, Hasbullah Fudail, mengapresiasi langkah Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kabupaten Bekasi dalam menangani berbagai kasus yang berkaitan dengan perempuan dan anak, termasuk sejumlah kasus yang menjadi perhatian publik.
Apresiasi tersebut disampaikan Hasbullah saat melakukan kunjungan ke UPTD PPA Kabupaten Bekasi di sela agenda penguatan sinergi dengan Pemerintah Kabupaten Bekasi, Jumat (28/8/2026).
Menurut Hasbullah, keberadaan UPTD PPA memiliki posisi penting dalam memastikan perempuan dan anak yang menghadapi persoalan mendapatkan perlindungan serta pendampingan yang layak. Penanganan kasus, kata dia, tidak cukup hanya berorientasi pada penyelesaian persoalan, tetapi juga harus memastikan hak dan martabat korban tetap terlindungi.
Hasbullah menilai langkah UPTD PPA Kabupaten Bekasi dalam merespons berbagai kasus perempuan dan anak patut diapresiasi. Terlebih, sejumlah kasus yang ditangani sempat menjadi perhatian masyarakat dan mendapat sorotan luas.
Ia menegaskan bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memastikan setiap perempuan dan anak yang menjadi korban memperoleh akses terhadap perlindungan, pendampingan, pemulihan, serta layanan yang dibutuhkan.
Dalam kunjungan tersebut, Hasbullah juga berkesempatan melihat secara langsung kondisi Rumah Aman yang digunakan sebagai tempat perlindungan bagi perempuan dan anak yang membutuhkan keamanan selama proses penanganan kasus.
Kunjungan tersebut memberikan gambaran secara langsung mengenai bagaimana proses perlindungan dan pendampingan dilakukan terhadap korban. Hasbullah juga mendengarkan secara langsung cerita dan pengalaman dari salah satu korban yang sedang mendapatkan perlindungan di Rumah Aman.
Pertemuan tersebut menjadi bagian penting bagi KemenHAM untuk memahami bahwa penanganan persoalan perempuan dan anak tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum, tetapi juga menyangkut pemulihan psikologis, rasa aman, kebutuhan dasar, serta pemulihan kehidupan korban.
Hasbullah menekankan bahwa korban harus ditempatkan sebagai pihak yang perlu dilindungi, bukan justru mendapatkan stigma atau perlakuan yang dapat semakin memperburuk kondisi mereka.
Menurutnya, sinergi antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, lembaga perlindungan, tenaga pendamping, serta Kementerian HAM diperlukan agar penanganan kasus dapat dilakukan secara komprehensif dan berperspektif HAM.
“Kita ingin memastikan bahwa ketika ada persoalan yang menimpa perempuan dan anak, negara hadir. Bukan hanya menyelesaikan kasusnya, tetapi juga memastikan korban mendapatkan perlindungan dan pemulihan,” ujar Hasbullah.
Ia juga mendorong agar UPTD PPA terus memperkuat mekanisme pelayanan dan pendampingan, termasuk memastikan rumah aman benar-benar menjadi ruang yang memberikan rasa aman bagi korban selama menjalani proses pemulihan.
Bagi Kementerian HAM Jawa Barat, perlindungan perempuan dan anak merupakan bagian penting dari pemenuhan Hak Asasi Manusia. Negara berkewajiban memastikan kelompok yang berada dalam situasi rentan mendapatkan perlindungan dan pelayanan yang sesuai dengan kebutuhannya.
Hasbullah berharap pengalaman dan praktik penanganan yang dilakukan UPTD PPA Kabupaten Bekasi dapat terus diperkuat serta menjadi bagian dari upaya membangun sistem perlindungan perempuan dan anak yang semakin responsif, manusiawi, dan berperspektif HAM.
KemenHAM Jawa Barat pun menyatakan terbuka untuk terus berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Bekasi, termasuk dalam memberikan penguatan dan pendampingan terkait kebijakan maupun penanganan persoalan HAM sesuai dengan tugas dan kewenangan.
Melalui sinergi tersebut, pemerintah diharapkan tidak hanya hadir ketika kasus telah mencuat ke publik, tetapi juga mampu memperkuat upaya pencegahan sehingga perempuan dan anak dapat hidup, tumbuh, dan berkembang dalam lingkungan yang aman serta bebas dari kekerasan dan diskriminasi.
