Sahabat HAM dalam Pembekalan: KOPPETA HAM Jabar Inklusif untuk Semua, Termasuk Penyandang Disabilitas
Bogor — Kepala Kanwil Kemenham Jabar, Hasbullah Fudail, memberikan pembekalan khusus kepada fungsionaris KOPPETA HAM Jawa Barat, Pramuda HAM Kabupaten Bogor, serta calon Garda HAM melalui Zoom Meeting pada Sabtu (30/9) pukul 16.00 WIB.
Dalam arahannya, Hasbullah menekankan visi jangka panjang KOPPETA untuk hadir di setiap kelurahan maupun desa sebagai agen sosialisasi HAM, termasuk isu pendidikan, kesehatan, dan layanan publik.
Ia mengisahkan tekad awal KOPPETA yang berani menyerahkan buku panduan ke Kang Dedi Mulyadi, Gubernur Jawa Barat meskipun saat itu baru berupa sampul tanpa isi. Kini, menurutnya, KOPPETA sudah membuktikan perkembangan nyata dengan memastikan penerbitan 1.000 eksemplar buku dari target 2.000, seluruhnya didukung oleh sponsor dan donasi.
Hasbullah juga mengapresiasi capaian para kader. Ia menyoroti prestasi Edward, Ketua KOPPETA HAM Jabar, yang dikenalnya sejak masa SMA hingga kini telah menjadi mahasiswa semester lima sekaligus narasumber di berbagai instansi pemerintahan. Selain itu juga ia menyebutkan soal Muhammad Damar, pengurus KOPPETA HAM Jabar yang aktif mengikuti kegiatan mendampingi dirinya.
“Potensi KOPPETA HAM ini sangat besar karena cakupannya adalah hak asasi manusia. Bukan berbasis agama atau suku seperti organisasi lain, sehingga kader-kadernya lebih beragam dan inklusif,” ujar Hasbullah.
Dalam kesempatan itu, hadir pula partisipasi dari berbagai organisasi masyarakat sipil. Salah satunya Ulya dari Kabupaten Majalengka yang mewakili organisasi disabilitas Pelita Inklusi Nusantara. Ia menyampaikan pengalaman dan aspirasi komunitas disabilitas terkait perjuangan memasukkan perspektif difabel dalam RUU Keadilan Iklim. Ulya juga menanyakan sejauh mana komitmen KOPPETA dan Kanwil Kemenham Jabar terhadap difabel.
Menanggapi hal tersebut, Hasbullah menegaskan bahwa komitmen terhadap difabel akan diwujudkan melalui program-program inklusif. Lebih jauh, ia menekankan bahwa difabel tidak hanya dilibatkan, tetapi juga dapat menjadi garda terdepan melalui keanggotaan Garda HAM.
Selain itu, sejumlah peserta juga mempertanyakan mekanisme keanggotaan Garda HAM, terutama terkait apakah peran utamanya hanya sebagai pendukung dalam kegiatan tertentu, bagaimana posisinya bagi mereka yang belum diterima sebagai Pramuda maupun fungsionaris, serta kemungkinan adanya grup khusus untuk koordinasi. Hasbullah menjelaskan bahwa Garda HAM memang disiapkan sebagai wadah awal partisipasi, agar setiap orang tetap dapat terhubung dengan kegiatan KOPPETA dan berkontribusi sesuai kapasitasnya.
