KOPPETA Jabar-Pramuda HAM Bogor Dukung Penguatan Layanan Publik Berbasis HAM: Komnas HAM Ingatkan Peristiwa Affan Kurniawan
Bogor — Komunitas Pemuda Pelajar Pencinta HAM (KOPPETA HAM) Jawa Barat bersama Pramuda HAM Kabupaten Bogor mendampingi Kantor Wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia Jawa Barat dalam kegiatan Penguatan Kapasitas HAM bagi Aparatur Negara yang digelar di Hotel Salak The Heritage, Kota Bogor pada Jumat (29/8).
Kegiatan bertema “Mewujudkan Layanan Berbasis HAM yang Responsif dan Humanis” ini mempertemukan aparatur sipil negara (ASN), akademisi, praktisi, serta komunitas pemuda. Tujuannya adalah membangun komitmen kolektif dalam mewujudkan pelayanan publik yang adil, inklusif, dan menjunjung tinggi martabat manusia.
Peran KOPPETA HAM Jabar dan Pramuda HAM Bogor bukan hanya sebagai peserta, tetapi juga bagian dari kepanitiaan. Muhammad Damar Setyo Kumoro, fungsionaris KOPPETA HAM Jabar yang juga tengah menjalani program magang di Kanwil Kemenham Jabar, bertindak sebagai koordinator tim pemuda.
Ia mengorganisir keterlibatan tiga rekannya, yakni Mujahid Ali Ar-Rasyid, fungsionaris KOPPETA HAM Jabar yang bertugas sebagai panitia registrasi; Annisa Karyanita, Pramuda HAM Kabupaten Bogor yang berperan sebagai panitia registrasi sekaligus notulis dan penulis berita; serta Muhammad Ardyansyah, fungsionaris KOPPETA HAM Jabar yang disiapkan sebagai cadangan notulis.
Keterlibatan ini menunjukkan bahwa penguatan kapasitas HAM menjadi agenda bersama, di mana generasi muda diberi ruang nyata untuk ikut serta.
Acara dibuka dengan laporan panitia oleh Petrus Polus Jadu, Kepala Bidang Instrumen dan Penguatan HAM Kanwil Kemenham Jabar, dilanjutkan doa pembuka. Kepala Kanwil Kemenham Jabar, sekaligus Sahabat HAM (pembina) bagi Koppeta HAM Jabar, Hasbullah Fudail, menekankan pentingnya sosialisasi HAM di lingkungan ASN.
“Fokus utama kami tahun ini adalah aparatur negara, sebab mereka adalah garda terdepan pelayanan publik. Tidak boleh lagi ada stigma bahwa ASN, apalagi Satpol PP, identik dengan pelanggaran HAM. Justru sebaliknya, ASN harus menjadi contoh,” tegas Hasbullah.
Para peserta memperoleh beragam wawasan dari narasumber. Caturwati, Penyuluh Hukum Ahli Madya, membahas kebijakan nasional layanan publik berbasis HAM; sementara Mimin Dwi Hartono, Analis Kebijakan Ahli Madya Komnas HAM, memberi penekanan yang mendalam dengan mengajak seluruh peserta mengheningkan cipta dan berdoa bagi almarhum Affan Kurniawan, seorang pengemudi ojek online yang meninggal dunia akibat tertabrak kendaraan kepolisian saat aksi demonstrasi di DPR pada Kamis (28/8).
Mimin menegaskan bahwa peristiwa tersebut harus menjadi cermin bagi seluruh aparatur negara. Menurutnya, pengamanan yang eksesif dapat berujung pada pelanggaran HAM. Ia juga menyinggung demonstrasi masyarakat Pati terhadap Bupati Sudewo yang berujung pecah karena tidak mengindahkan prinsip HAM. “Setiap bentuk pengelolaan unjuk rasa seharusnya berorientasi pada perlindungan warga, bukan sebaliknya,” ujarnya.
H. Eko Prabowo turut menambahkan praktik baik Kota Bogor, seperti Bale Bademi, INARA, dan Jempol Bahagia yang berfokus pada layanan publik ramah HAM.
Diskusi panel menghadirkan akademisi, aktivis, serta perwakilan Satpol PP dan Dinas Sosial. Isu-isu seperti birokrasi yang kaku, keterbatasan anggaran, hingga kebutuhan inovasi teknologi menjadi sorotan utama.
Hadirnya KOPPETA HAM Jabar dan Pramuda HAM Bogor memberi nuansa berbeda: suara generasi muda yang mengakar di masyarakat turut terlibat aktif dalam agenda resmi pemerintah. Melalui peran koordinasi KOPPETA HAM Jawa Barat dibantu oleh Pramuda HAM Kabupaten Bogor, sinergi pemuda dan aparatur negara semakin nyata, mempertegas bahwa penghormatan HAM adalah gerakan lintas generasi.
Kegiatan ditutup oleh Dr. Indrias Natanael dari Kantor Imigrasi Kelas I Depok, yang menegaskan kembali bahwa HAM bukan sekadar jargon, melainkan fondasi dalam setiap tindakan aparatur negara.
Dengan sinergi ASN, akademisi, praktisi, dan pemuda, Jawa Barat diharapkan dapat menjadi pionir pelayanan publik berbasis HAM, sekaligus meneguhkan diri sebagai provinsi yang toleran, inklusif, dan humanis.
Ditulis oleh Annisa Karyanita, Pramuda HAM Kabupaten Bogor