Koppeta HAM Provinsi Jawa Barat hadiri rapat Persiapan Penguatan HAM Komunitas untuk Dorong Gerakan Inklusif dan Anti Diskriminasi
Bandung — Kementerian HAM Kanwil Provinsi Jawa Barat terus memperkuat sinergi bersama berbagai komunitas dan organisasi masyarakat dalam upaya membangun kesadaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang inklusif dan berkelanjutan di Jawa Barat. Hal tersebut dibahas dalam Rapat Persiapan Penguatan HAM Komunitas yang digelar bersama sejumlah perwakilan komunitas di Konaro Coffe.
Rapat dipimpin langsung oleh Petrus Paul Jadu selaku Kepala Bidang IDP (Instrumen dan Penguatan HAM) Kementerian HAM Kanwil Provinsi Jawa Barat. Pertemuan ini menjadi bagian dari persiapan kegiatan Penguatan HAM bagi Komunitas yang akan dilaksanakan pada tanggal 25–26 mendatang.
Dalam arahannya, Petrus menegaskan bahwa tujuan utama kegiatan tersebut adalah membangun komunitas yang mampu menjadi penggerak nilai-nilai HAM di Jawa Barat. Ia menekankan bahwa setiap komunitas harus menjunjung tinggi penghormatan terhadap hak manusia serta menciptakan ruang yang bebas dari diskriminasi.
“Setiap komunitas harus menghargai hak manusia lainnya. Negara wajib hadir untuk melindungi masyarakat agar tidak terjadi diskriminasi terhadap komunitas mana pun,” ujar Petrus dalam forum diskusi.
Kegiatan berlangsung dalam format Focus Group Discussion (FGD) yang menghadirkan berbagai aspirasi dari komunitas dan lembaga yang hadir.
Perwakilan Bumi Difabel menyampaikan harapan agar pemerintah memberikan perhatian lebih terhadap penyandang disabilitas, termasuk perlindungan hukum dan layanan BPJS khusus bagi difabel. Aspirasi tersebut dinilai penting sebagai bentuk keberpihakan negara terhadap kelompok rentan.
Sementara itu, Kesbangpol menyatakan kesiapan untuk mendukung kegiatan dengan memberikan data komunitas dan organisasi masyarakat kepada Kanwil Kemenham Jawa Barat guna memperkuat kolaborasi lintas sektor.
Dari Yayasan Jaringan Relawan Independen, disampaikan dorongan agar Kanwil Kemenham dapat memperkuat perlindungan terhadap korban kekerasan melalui penyederhanaan birokrasi serta peningkatan pelayanan di UPTD.
Komunitas Lari yang turut hadir dalam forum tersebut menyatakan keterbukaan dan dukungannya terhadap kegiatan penguatan HAM komunitas. Mereka juga mendorong agar Kanwil Kemenham dapat merangkul lebih banyak komunitas dari berbagai latar belakang.
Adapun perwakilan Koppeta HAM Jawa Barat yang kali ini diwakili oleh Muhammad Chandra Juniansyah selaku staff bidang Aksi dan Edukasi Hak Asasi Manusia turut memberikan masukan terkait pentingnya pendataan komunitas pemuda, baik yang berbadan hukum maupun komunitas kecil nonformal. Hal tersebut dinilai penting agar seluruh elemen pemuda dapat terlibat dalam gerakan penguatan HAM secara merata.
Forum berlangsung interaktif dan penuh semangat kolaborasi. Pertemuan ini menjadi langkah awal dalam membangun ekosistem komunitas yang lebih inklusif, partisipatif, dan sadar HAM di Jawa Barat, sekaligus mempertegas komitmen negara dalam melindungi hak setiap warga tanpa diskriminasi.
