Koppeta HAM Jabar Jadi Garda Depan Kolaborasi Penguatan HAM di Dunia Pendidikan
Bandung – Komunitas Pemuda Peduli Hak Asasi Manusia (Koppeta HAM) Jawa Barat tampil sebagai garda depan dalam kolaborasi penguatan HAM di dunia pendidikan, bekerja sama dengan Kantor Wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia (KemenHAM) Jawa Barat dan Bidang PSMA Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat.
Rapat koordinasi ini berlangsung di Kantor Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, Jl. Dr. Rajiman No.6, Pasir Kaliki, Kec. Cicendo, Kota Bandung pada Selasa (26/8/2025). Acara dihadiri oleh Kepala Kanwil KemenHAM Jabar, Hasbullah Fudail, bersama Petrus Polus Jadu (Paul) selaku Kabid Instrumen dan Penguatan HAM. Dari pihak Disdik Jabar hadir H. Satari, S.Pd., M.Pd. selaku Kasubag TU, serta unsur Bidang PSMA yakni Maman, Fajar, dan Sutarman.
Sebagai representasi generasi muda, hadir pula Muhammad Damar Setyo Kumoro, delegasi Koppeta HAM Jabar yang sekaligus menjalani program pemagangan di Kanwil KemenHAM Jawa Barat. Kehadirannya menjadi simbol regenerasi kader HAM yang aktif mengawal isu pendidikan dan pelajar.
Dalam sambutannya, Hasbullah Fudail menegaskan bahwa Koppeta HAM Jabar memiliki akar dari Forum Pelajar Sadar Hukum (FPSH) yang ia dirikan pada 2012, sebagai respon atas meningkatnya pelajar yang berhadapan dengan hukum dan problem overkapasitas di lembaga pemasyarakatan. Menurutnya, FPSH yang kini bertransformasi menjadi Koppeta HAM Jabar adalah mitra sejawat yang berdampak nyata bagi anak-anak pelanggar hukum.
Hasbullah juga menyinggung pengalamannya menggagas program barak militer sejak 2011–2012. Meski sempat menuai kontroversi, program ini justru menurunkan angka tahanan anak dari 500 menjadi 300 orang dan terbukti tidak melanggar HAM. Dalam kaitan ini, ia menyinggung keterlibatan Prof. Dr. Cecep Darmawan, akademisi sekaligus sahabat HAM bagi Koppeta HAM Jabar, yang awalnya kontra dengan program tersebut. Setelah diajak memantau langsung ke barak militer dan mewawancarai peserta, Prof. Cecep akhirnya mengakui tidak ada pelanggaran HAM di sana. Bagi Hasbullah, pengalaman itu menunjukkan pentingnya dialog kritis sekaligus menguatkan legitimasi Koppeta HAM Jabar dalam dunia pendidikan.
Selain itu, Hasbullah menyoroti fenomena guru yang takut mendisiplinkan murid karena khawatir dipidana. Menurutnya, disiplin tetap sah dilakukan sepanjang sesuai prinsip HAM. “Penghormatan guru sudah kehilangan marwahnya saat ini,” ujarnya.
Petrus Polus Jadu menambahkan, penguatan HAM harus menyasar guru, kepala sekolah, bahkan wali murid, agar pemahaman menyeluruh bisa terbangun. Ia memaparkan agenda penguatan HAM pada 29 Agustus 2025 di Bogor, serta kegiatan daring yang menjangkau seluruh guru se-Jawa Barat.
Sementara itu, Bidang PSMA Disdik Jabar akan menggelar Webinar Sosialisasi Penjaminan Mutu Pendidikan pada Kamis, 28 Agustus 2025, yang khusus menyasar pengawas SMA, SMK, dan SLB. Maman dari PSMA menegaskan perlunya melibatkan pengawas dan kepala sekolah sebagai prioritas karena posisi mereka strategis dalam menyebarkan ilmu ke guru-guru. Ia juga menekankan pentingnya memperluas cakupan program ke SMK yang dinilai lebih rawan kasus pelanggaran HAM.
Kolaborasi antara Koppeta HAM Jabar, KemenHAM Jabar, dan PSMA Disdik Jabar ini menjadi tonggak penting dalam menghadirkan pendidikan yang humanis, inklusif, dan berperspektif HAM di Jawa Barat.