KemenHAM RI dan Universitas Padjadjaran Tandatangani Nota Kesepahaman Penguatan HAM di Kampus
Bandung – Kementerian Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (KemenHAM RI) bersama Universitas Padjadjaran (Unpad) resmi menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) tentang Penguatan Hak Asasi Manusia, Jumat, 31 Oktober 2025. Kegiatan diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Hymne Unpad, serta dihadiri langsung oleh Wakil Menteri HAM Mugiyanto yang didampingi Kepala Kantor Wilayah KemenHAM Jawa Barat, Hasbullah Fudail.
Penandatanganan ini juga turut dihadiri dan didampingi oleh para fungsionaris Komunitas Pemuda Pelajar Pencinta Hak Asasi Manusia (Koppeta HAM) Jawa Barat, yang dalam kesempatan tersebut berkesempatan menyerahkan buku berjudul “Membumikan HAM di Kalangan Pemuda Jawa Barat di Era KDM Menuju Indonesia Emas”. Buku tersebut mendapat apresiasi dari Wakil Menteri HAM maupun pihak kampus. Bahkan, pihak Universitas Padjadjaran menyampaikan harapan agar buku itu dapat masuk ke koleksi Perpustakaan Universitas Padjadjaran sebagai bahan literasi dan inspirasi bagi mahasiswa.
Dalam sambutan pembukaannya, Wakil Rektor Bidang Sumber Daya dan Tata Kelola Unpad menegaskan pentingnya penguatan nilai HAM di lingkungan kampus. Ia menyoroti masih adanya pelanggaran HAM oleh sebagian kalangan akademik dan menekankan perlunya kampus menjadi ruang yang adil, aman, dan berkeadaban.
Wakil Menteri HAM Mugiyanto menyampaikan bahwa kolaborasi antara KemenHAM dan Unpad merupakan langkah penting untuk memperkuat pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam konteks HAM. “Kerja sama ini diharapkan mampu melahirkan kebijakan yang inklusif serta memperkuat budaya kemanusiaan di dunia pendidikan,” ujarnya.
Nota kesepahaman tersebut mencakup ruang lingkup kerja sama berupa dukungan riset, evaluasi berkala, pendampingan Pusat Studi HAM, hingga penyusunan policy brief sebagai rekomendasi arah kebijakan negara yang berbasis pada nilai-nilai HAM.
Dalam paparannya bertajuk “Perlindungan dan Pemenuhan HAM dalam Program Pemerintah”, Mugiyanto menjelaskan bahwa Kementerian HAM merupakan lembaga baru hasil restrukturisasi kabinet pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Ia menekankan bahwa HAM menjadi prioritas utama dalam Asta Cita nasional, terutama pada poin penguatan ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia.
Berbagai pertanyaan dari mahasiswa turut mewarnai sesi dialog, mulai dari isu pendidikan, kebebasan beragama, hingga perlindungan kelompok minoritas. Mugiyanto menegaskan komitmen pemerintah untuk memastikan setiap warga negara mendapatkan hak dasar tanpa diskriminasi.
Kegiatan yang dimoderatori oleh Dr. Diajeng Wulan Christianti, S.H., LL.M., Kepala Pusat Studi HAM Fakultas Hukum Unpad, diakhiri dengan penandatanganan nota kesepahaman dan pertukaran cinderamata.
Kepala Kantor Wilayah KemenHAM Jawa Barat, Hasbullah Fudail, menyampaikan bahwa pihaknya siap menindaklanjuti berbagai isu dan aspirasi HAM yang disampaikan mahasiswa dalam forum tersebut. “Kami di Jawa Barat terus mendorong agar kesadaran HAM dapat diterapkan di semua lini, terutama di lingkungan pendidikan,” ujarnya.
Melalui kolaborasi ini, KemenHAM RI dan Unpad berharap dapat bersama-sama memperkuat peran kampus sebagai laboratorium kebijakan dan pusat pengembangan nilai kemanusiaan menuju pelayanan publik yang inklusif dan peradaban bangsa yang berkeadaban.
