Kanwil KemenHAM–HMI Tasikmalaya: Kolaborasi Membumikan dan Dialog HAM
Tasikmalaya — Kantor Wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia (Kanwil KemenHAM) Jawa Barat menggagas kolaborasi bersama HMI Cabang Tasikmalaya untuk membumikan nilai-nilai HAM melalui dialog terbuka dan ilmiah di lingkungan kampus.
Langkah ini dilakukan sebagai respons atas berbagai persoalan dan dinamika HAM yang berkembang di wilayah Priangan Timur, meliputi Kabupaten dan Kota Tasikmalaya, Kabupaten Garut, Ciamis, Pangandaran, serta Kota Banjar.
Isu-isu yang mencuat antara lain menyangkut lingkungan hidup, kebebasan berekspresi, kebebasan beribadah dan berkeyakinan, toleransi beragama, perlindungan masyarakat adat, serta perlindungan kelompok minoritas seperti Sunda Wiwitan, Syiah, dan Ahmadiyah.
Kanwil KemenHAM Jawa Barat mengajak HMI Cabang Tasikmalaya untuk berkolaborasi dalam membuka ruang dialog yang terbuka, objektif, dan berbasis kajian ilmiah guna membedah berbagai persoalan HAM aktual tersebut.
Kepala Kantor Wilayah KemenHAM Jawa Barat, Hasbullah Fudail, bersama Kepala Kesbangpol Kabupaten Tasikmalaya, Asep, dan HMI Cabang Tasikmalaya bersepakat untuk menyiapkan forum dialog ilmiah guna membahas dinamika tersebut secara komprehensif.
Menurut Hasbullah, konsep dialog yang akan dibangun harus disepakati bersama dengan sejumlah prinsip utama, yakni:
- Mampu menerima perbedaan;
- Seluruh pihak berada pada posisi yang setara;
- Dilandasi semangat tabayyun atau klarifikasi satu sama lain.
Di tengah dinamika tersebut, muncul pula isu yang viral di berbagai platform media sosial mengenai rencana aksi demonstrasi pada Kamis, 12 Februari 2026, terkait tuntutan pelarangan penyebaran Ahmadiyah melalui regulasi di tingkat daerah, khususnya di Kabupaten Tasikmalaya.
Munculnya persoalan Ahmadiyah dari waktu ke waktu di wilayah Priangan Timur dinilai menjadi momentum penting untuk membuka ruang dialog antar tokoh agama dan masyarakat. Langkah ini dipandang sebagai bagian dari proses pendewasaan bangsa dalam menyikapi perbedaan keyakinan.
Hasbullah menyinggung bahwa pada dekade 1980-an, benturan antara jemaah Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, dan Persis di Jawa Barat maupun di tingkat nasional kerap terjadi akibat perbedaan keyakinan.
Namun seiring dengan keterbukaan informasi dan perkembangan zaman, masyarakat dinilai semakin dewasa dalam menerima perbedaan. Bahkan terjadi pembauran praktik keagamaan di tengah masyarakat, yang menunjukkan meningkatnya sikap toleransi dan saling menghormati.
Melalui kolaborasi dan dialog ilmiah ini, Kanwil KemenHAM Jawa Barat bersama HMI Tasikmalaya berharap tercipta ruang diskusi yang sehat dan konstruktif guna memperkuat penghormatan, perlindungan, serta pemajuan HAM di wilayah Priangan Timur.
