Kakanwil KemenHAM Jabar Tekankan Disiplin, Peran Anak Muda, dan Masa Depan HAM dalam Evaluasi Kinerja
Bandung– Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia (KemenHAM) Jawa Barat, Hasbullah, menyampaikan tiga poin penting dalam kegiatan Evaluasi dan Rekomendasi Kinerja Program dan Kegiatan Kantor Wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia Jawa Barat.
Dalam sambutannya, Hasbullah menegaskan bahwa ketepatan waktu dan disiplin kerja merupakan bentuk penghargaan terhadap pegawai yang telah menjalankan tugas dengan baik.
“Ketepatan waktu adalah bentuk apresiasi kepada para pegawai yang disiplin,” ujar Hasbullah.
Lebih lanjut, Hasbullah memaparkan tiga poin utama yang menjadi penekanan dalam arah kebijakan KemenHAM, yakni perjalanan historis HAM hingga menjadi kementerian, kontribusi generasi muda dalam pelaksanaan tugas dan fungsi HAM, serta arah perjalanan HAM dari masa kini menuju masa depan.
Ia menjelaskan bahwa pada masa awal, bidang HAM belum mendapatkan perhatian yang memadai dalam struktur birokrasi.
“Awal mula HAM terbentuk, orang yang masuk ke bidang HAM sering dianggap sebagai pegawai ‘buangan’ atau ditempatkan di posisi yang lebih santai. Anggaran yang diberikan saat itu hanya sekitar dua persen, belum ada formasi kepegawaian khusus, dan belum terdapat jabatan fungsional HAM,” jelasnya.
Namun demikian, Hasbullah menilai perkembangan HAM terus menunjukkan kemajuan, salah satunya melalui keterlibatan generasi muda.
“Pada tahun 2012 kami menggagas program Sadar Hukum dan HAM, yang kini berkembang menjadi KOPPETA. Saya mencoba menghapus batasan-batasan birokrasi dan mendorong anak muda untuk berinisiatif serta berkontribusi dalam isu HAM,” ungkapnya.
Ia juga menceritakan perjalanan kelembagaan KemenHAM hingga terbentuk secara resmi.
“Pada 14 April telah diterbitkan surat keputusan, dan sebelumnya sudah ada komunitas Kementerian HAM. Kami dilantik pada 13 Maret, bertepatan dengan 13 Ramadan, sebagai pejabat Kantor Wilayah Kementerian HAM Jawa Barat,” kata Hasbullah.
Dalam kesempatan tersebut, Hasbullah turut membagikan perjalanan hidup dan kariernya hingga dipercaya menjadi Kepala Kantor Wilayah. Ia menegaskan bahwa pencapaian jabatan tidak bergantung pada praktik suap atau pemberian uang.
Selain itu, Hasbullah menyampaikan apresiasi kepada Menteri HAM saat ini yang dinilainya telah membawa perubahan paradigma birokrasi.
“Menteri HAM sekarang telah mengubah paradigma birokrasi. Suasana kerja lebih santai, profesional, dan tidak ada tekanan yang tidak perlu,” ujarnya.
Ia juga memberikan apresiasi kepada seluruh pegawai atas dedikasi dan kinerja yang telah ditunjukkan.
Usai sambutan, acara dilanjutkan dengan pembukaan resmi kegiatan evaluasi, refleksi, dan penyusunan rencana program kerja tahun 2026, yang dibuka langsung oleh Kepala Kantor Wilayah. Kegiatan utama kemudian dipandu oleh Kepala Bidang PDK sebagai fasilitator.
Setiap bidang secara bergiliran memaparkan evaluasi kinerja, diawali oleh Bidang PDK, kemudian Bidang IDP dan Dukman. Paparan meliputi program dan kegiatan, pagu anggaran, realisasi anggaran, serta sisa pagu yang belum terserap. Kegiatan ini dilanjutkan dengan sesi diskusi dan pertukaran gagasan guna mewujudkan birokrasi yang efektif dan berkelanjutan.
Setelah evaluasi, kegiatan berlanjut dengan pembahasan rencana kerja tahun 2026. Masing-masing bidang kembali memaparkan rencana strategis dan prioritas program untuk satu tahun ke depan, yang kemudian ditanggapi langsung oleh Kepala Kantor Wilayah.
Hasbullah menegaskan pentingnya kolaborasi antarbidang dalam pelaksanaan program.
“Setiap bidang harus saling berkolaborasi sesuai dengan peran masing-masing, baik antara PDK, IDP, maupun Dukman,” tegasnya.
Pembahasan selanjutnya mencakup isu-isu strategis lainnya, seperti penguatan KOPPETA, jabatan fungsional di lingkungan Kanwil KemenHAM, serta refleksi dan evaluasi untuk pelaksanaan program tahun 2026.
Kegiatan ditutup dengan penyusunan aksi tindak lanjut sebagai komitmen bersama atas hasil evaluasi dan perencanaan yang telah dipaparkan oleh masing-masing bidang, guna memastikan peningkatan kinerja Kementerian Hak Asasi Manusia di Jawa Barat ke depan.
