Kakanwil Kemenham Hasbullah Fudail Membersamai Gubernur Dedi Mulyadi dalam Dialog Aspirasi Mahasiswa di Gedung Sate
BANDUNG – Suasana halaman Gedung Sate, Rabu (3/9/2025) pagi, menjadi arena terbuka bagi ratusan mahasiswa dari berbagai kampus di Jawa Barat untuk menyampaikan aspirasi mereka secara langsung kepada jajaran pimpinan daerah. Forum dialog ini dipimpin oleh Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, dan turut dihadiri Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, Wakil Ketua III DPRD Jabar Ono Surono, Kapolda Jabar, Pangdam, jajaran pejabat eselon II Pemprov, serta Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia Jawa Barat, Hasbullah Fudail.
Acara dimulai sekitar pukul 09.45 WIB dengan format sederhana: mahasiswa duduk lesehan di atas karpet di halaman depan Gedung Sate, sementara para pejabat mendengarkan satu per satu perwakilan kampus yang maju menyuarakan pandangan. Kritik dan aspirasi tetap mengalir dengan lantang, meski teriknya matahari semakin menyengat.
Pada pertengahan dialog, sejumlah mahasiswa mengusulkan agar forum dipindahkan ke dalam gedung karena panas yang kian menyulitkan jalannya diskusi. Usulan tersebut langsung disetujui oleh gubernur, dan forum kemudian dilanjutkan di aula utama Gedung Sate. Perpindahan ini menciptakan suasana yang lebih nyaman dan kondusif, tanpa mengurangi semangat kritis mahasiswa maupun keterbukaan pejabat dalam mendengar.
Isu yang diangkat mahasiswa tidak hanya bersifat nasional, tetapi juga menyentuh problem kedaerahan. Dari sorotan kenaikan tunjangan DPR dan dugaan praktik korupsi, hingga tambang ilegal dan pungutan liar di destinasi wisata Jawa Barat. Mereka juga menyinggung soal penyimpangan dalam distribusi makanan pendamping, serta praktik represif aparat kepolisian saat mengamankan aksi demonstrasi, termasuk insiden kericuhan yang sebelumnya terjadi di kampus Unisba dan Unpas.
Kritik keras juga diarahkan pada program makan bergizi gratis dari pemerintah pusat. Mahasiswa menilai kualitas makanan yang disalurkan tidak hanya buruk, tetapi bahkan ada yang terindikasi beracun. Hal ini justru dianggap mengkhianati cita-cita membangun generasi sehat menuju Indonesia Emas 2045. “Kalau makanannya saja tidak dipersiapkan dengan baik, bagaimana kita bisa optimis menghadapi 2045? Ini justru membuat kami pesimis, karena fondasi kesehatan generasi muda saja tidak terjamin,” tegas salah seorang perwakilan mahasiswa.
Di antara pernyataan yang mengundang perhatian, seorang mahasiswa menyampaikan pandangan filosofis: “Indonesia tidak menyala karena obor yang ada di Jakarta, namun lilin-lilin kecil yang ada di daerah.” Ucapan ini disambut tepuk tangan peserta, menegaskan pentingnya memperhatikan aspirasi daerah sebagai kekuatan utama dalam pembangunan nasional.
Meski sebagian kritik disampaikan dengan nada keras, jalannya dialog tetap berlangsung kondusif. Aparat keamanan mengawal ketat area Gedung Sate, namun interaksi antara mahasiswa dan pejabat berjalan tanpa insiden.
Kepala Kanwil Kemenham Jabar Hasbullah Fudail menegaskan bahwa kehadirannya bukan sekadar mendampingi gubernur, tetapi juga untuk memastikan jalannya forum sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Ia menekankan bahwa setiap peserta memiliki hak yang sama untuk berbicara, menyampaikan pendapat tanpa intimidasi, dan didengarkan dengan serius.
“Dialog seperti ini menjadi momentum agar mahasiswa tidak hanya menyuarakan kritik, tetapi juga menawarkan solusi. Pemerintah, termasuk kami di Kementerian HAM, berkewajiban memastikan ruang partisipasi publik tetap terbuka dengan prinsip non-diskriminatif dan sejalan dengan penghormatan HAM,” ujarnya.
Meski ada pula kritik bahwa acara ini bersifat terbatas karena hanya melibatkan kalangan mahasiswa tanpa mengundang lapisan masyarakat lain, kehadiran para pemimpin daerah dan lembaga negara—termasuk Kemenham—membuat forum ini menjadi salah satu contoh praktik komunikasi publik yang lebih langsung dan terbuka.
Dengan berakhirnya rangkaian penyampaian aspirasi menjelang siang, forum ini meninggalkan catatan bahwa ruang dialog antara mahasiswa dan pemerintah masih relevan sebagai jembatan komunikasi politik, sembari menegaskan kembali pentingnya peran lembaga negara seperti Kemenham dalam mengawal penghormatan terhadap hak-hak sipil warga Jawa Barat.
