Dari Desa Tonjong untuk Jawa Barat: KOPPETA HAM Jabar Perluas Penguatan HAM hingga Akar Rumput
BOGOR – KOPPETA HAM Jawa Barat memperluas jangkauan kaderisasi dan penguatan HAM hingga tingkat desa melalui kegiatan Penguatan Kapasitas HAM untuk Karang Taruna Desa Tonjong, yang dilaksanakan di Sekretariat Karang Taruna Desa Tonjong, Jl. H. Sailan Raya No.1, Kec. Tajur Halang, Kabupaten Bogor pada Jumat (5/9). Acara ini menjadi momentum strategis untuk menghadirkan nilai-nilai HAM di tengah pemuda desa sekaligus menunjukkan konsistensi KOPPETA HAM Jabar dalam membumikan isu hak asasi hingga ke akar rumput.
Kegiatan dibuka oleh Aditya Fauzan Gibran atau Ocang, anggota Karang Taruna Desa Tonjong sekaligus Garda HAM KOPPETA Jabar di tingkat Kabupaten Bogor. Ia menekankan bahwa hadirnya pemuda dalam ruang diskusi HAM menjadi langkah penting untuk memperkuat kesadaran kolektif di tingkat lokal.
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia Jawa Barat, Hasbullah Fudail, S.H., M.Si., yang juga dikenal sebagai Sahabat HAM, turut hadir memberi arahan. Ia mengapresiasi inisiatif pemuda Desa Tonjong dan mendorong mereka untuk berani bermimpi besar. Bahkan, ia membuka kemungkinan penyelenggaraan acara spektakuler di Desa Tonjong, seperti panggung di atas danau atau festival apung. Hasbullah juga merencanakan Festival Desa Tonjong Lintas Agama dan Lintas Budaya pada tahun mendatang. Baginya, Desa Tonjong memiliki modal keberagaman yang kuat, karena selain mayoritas Islam Sunda dan Betawi, juga terdapat komunitas Tionghoa dan penganut Konghucu. Ia menegaskan, Desa Tonjong akan dijadikan role model desa deklarasi keberagaman di Jawa Barat, sebelum konsep ini dikembangkan di wilayah lain.
Dalam kesempatan yang sama, Muhamad Ikbal, Ketua Karang Taruna Desa Tonjong, menyampaikan apresiasi tinggi kepada Kanwil KemenHAM Jabar yang telah memfasilitasi kegiatan ini. Ia menekankan bahwa keterlibatan langsung pejabat provinsi menjadi dorongan besar bagi pemuda desa untuk berkomitmen mengembangkan program serupa. Ikbal juga membuka wacana agar Karang Taruna ke depan dapat bersinergi lebih intens dengan KemenHAM dalam mengadakan edukasi HAM yang berkelanjutan, baik dalam bentuk diskusi, pelatihan, maupun festival pemuda.
Hasbullah dalam paparannya menyinggung perbedaan karakter suku bangsa di Indonesia. Ia membandingkan masyarakat Sunda dan Betawi yang menurutnya kurang memiliki mental perantau karena secara strategis sudah tinggal di wilayah perkotaan yang lebih maju. Hal ini berbeda dengan suku Bugis, asal keluarganya, yang meski hidup sederhana tetap menekankan pentingnya pendidikan hingga perguruan tinggi. Menurutnya, perbedaan ini membentuk mentalitas yang berbeda dalam menjemput masa depan. Ia juga menekankan pentingnya hak-hak dasar di era modern, seperti hak pendidikan, hak kesehatan, hak atas lingkungan hidup yang layak, dan hak berorganisasi. Namun ia turut menyoroti rendahnya partisipasi perempuan dalam pembangunan desa dan organisasi.
Sesi tanya jawab menjadi bagian yang menarik. Galih Ramadhan bertanya mengenai tingginya tingkat rasisme di Indonesia, sekaligus mengkritisi dominasi Islam di Kementerian Agama. Ia mempertanyakan mengapa tidak ada cabang kementerian agama untuk agama-agama lain agar diskriminasi dapat ditekan. Menjawab hal itu, Hasbullah menyebutkan bahwa Jawa Barat termasuk salah satu provinsi dengan tingkat intoleransi tinggi. Namun menurutnya, diskriminasi agama di Indonesia lebih sering disebabkan faktor ekonomi daripada kebencian murni. Ia juga menjelaskan bahwa di tingkat pusat sudah ada Direktorat Jenderal untuk masing-masing agama, meskipun implementasinya di daerah tidak selalu optimal. Ia memberi contoh Bali dan NTT, di mana masyarakat mayoritas Hindu atau Katolik sangat memengaruhi kebijakan lokal, sehingga minoritas kerap menghadapi tantangan dalam praktik keagamaan.
Pertanyaan lain datang dari Safaat, yang juga merupakan Fungsionaris KOPPETA HAM Jabar. Ia menyinggung isu pelanggaran HAM oleh aparat dan bagaimana Karang Taruna dapat menyikapinya. Menjawab hal ini, Hasbullah mengkritisi praktik pungutan liar aparat dan rendahnya kinerja DPR meskipun bergaji tinggi. Ia menilai kondisi ini membuat masyarakat kehilangan kepercayaan kepada lembaga negara. Menurutnya, Karang Taruna harus berani menyuarakan aspirasi rakyat dan membuat agenda nyata yang berdampak langsung bagi masyarakat.
Hasbullah juga menyinggung soal kebijakan publik, dengan mengajak peserta berpikir kritis melalui contoh larangan becak di Jakarta. Menurutnya, alasan utama bukan semata karena macet atau kumuh, melainkan karena tidak ada tukang becak yang duduk di DPRD. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan sangat dipengaruhi oleh siapa yang menjadi wakil rakyat.
Lebih jauh, ia mendorong Karang Taruna Desa Tonjong untuk membuat agenda tahunan di lahan milik warga yang telah memberikan izin. Namun, ia mengingatkan agar dibuat kesepakatan hitam di atas putih, untuk mengantisipasi perubahan sikap pemilik tanah di masa depan. Agenda Karang Taruna ini, menurut Hasbullah, dapat menjadi ladang pemberdayaan ekonomi pemuda, khususnya bagi pengangguran.
Sebagai penutup, Hasbullah mengingatkan bahwa banyak pejabat dan anggota DPR yang lupa perjuangan masa mudanya. Ia menyinggung fenomena sirine patwal pejabat yang dianggap menjengkelkan publik, hingga akhirnya pejabat yang lupa diri berisiko kehilangan kepercayaan rakyat.
Dalam acara ini hadir pula Muhammad Damar Setyo Kumoro, Fungsionaris KOPPETA HAM Jabar selaku Deputi Pengembangan Organisasi sekaligus pemagang di Kanwil KemenHAM Jabar. Ia berperan dalam mendokumentasikan jalannya acara sekaligus menyusun catatan rekap kegiatan untuk kebutuhan redaksi.
Kegiatan ini menegaskan peran KOPPETA HAM Jabar dalam memperluas kaderisasi dan penguatan HAM hingga tingkat desa. Dari Tonjong, langkah ini diharapkan dapat menjadi energi baru bagi gerakan HAM di Jawa Barat.