Stafsus Menteri HAM Thomas Harming Suwarta Dorong Cianjur Perkuat Budaya HAM hingga Tingkat Desa
Cianjur – Staf Khusus Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Republik Indonesia, Thomas Harming Suwarta, mendorong penguatan budaya hak asasi manusia hingga tingkat desa di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Menurutnya, penguatan HAM harus dilakukan secara dekat dengan kehidupan masyarakat dan tidak berhenti pada tataran birokrasi maupun kegiatan seremonial.
Thomas menyampaikan hal tersebut dalam kegiatan penguatan HAM menuju peradaban HAM di Pendopo Cianjur, Kamis, 13 Agustus 2026. Kegiatan tersebut turut dihadiri Kepala Kantor Wilayah Kementerian HAM Jawa Barat, Hasbullah Fudail, serta sejumlah pemangku kepentingan di Kabupaten Cianjur.
Dalam kesempatan tersebut, Thomas menyampaikan bahwa KemenHAM menyiapkan sejumlah program untuk memperkuat kesadaran HAM di Cianjur, antara lain Cianjur Sadar HAM, Desa Ramah HAM, Sekolah Damai, serta penguatan pelayanan publik yang ramah terhadap kelompok rentan.
Thomas mengatakan pemerintah perlu memastikan pemahaman mengenai HAM dapat dirasakan hingga masyarakat paling bawah. Desa, menurutnya, merupakan salah satu ruang strategis karena berbagai persoalan yang berkaitan langsung dengan pemenuhan hak masyarakat banyak terjadi di tingkat tersebut.
“Targetnya memastikan peningkatan kesadaran HAM di tengah masyarakat,” kata Thomas.
Menurut Thomas, penguatan HAM juga tidak semestinya dipahami hanya sebagai konsep yang berasal dari pemikiran Barat. Nilai-nilai penghormatan terhadap manusia, kepedulian terhadap sesama, musyawarah, gotong royong, keadilan, serta kewajiban menjaga keseimbangan kehidupan sosial telah lama hidup dalam berbagai tradisi masyarakat Indonesia.
Ia menilai, sebelum istilah hak asasi manusia berkembang menjadi konsep modern dalam tata hukum internasional, masyarakat Nusantara telah memiliki nilai dan praktik sosial yang menempatkan manusia, martabat, kebersamaan, serta keadilan sebagai bagian penting dalam kehidupan bermasyarakat.
“HAM jangan dipersepsikan sebagai produk Barat semata. Jauh sebelum konsep HAM modern berkembang, masyarakat Indonesia telah memiliki nilai-nilai kemanusiaan yang hidup dalam adat, budaya, agama, musyawarah, dan gotong royong,” ujar Thomas.
Karena itu, penguatan HAM di Indonesia menurutnya harus dilakukan dengan pendekatan yang sesuai dengan karakter bangsa. Nilai universal HAM perlu dipertemukan dengan Pancasila, nilai keagamaan, kearifan lokal, budaya gotong royong, serta norma yang hidup di tengah masyarakat.
Pendekatan tersebut dinilai penting agar HAM tidak dipahami sebagai sesuatu yang jauh dari kehidupan masyarakat. Sebaliknya, HAM harus hadir dalam persoalan sehari-hari, seperti ketika masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan, mendapatkan pendidikan, mengakses air bersih, memperoleh pelayanan administrasi, mendapatkan lingkungan yang sehat, hingga ketika kelompok rentan membutuhkan perlindungan.
Thomas menjelaskan bahwa pemerintah menggunakan lima aspek dalam melihat pelaksanaan HAM, yakni penghormatan, pelindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan. Kelima aspek tersebut menjadi bagian penting dalam memastikan hak masyarakat tidak hanya diakui secara normatif, tetapi benar-benar dapat dirasakan.
KemenHAM juga menggunakan 17 indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs) sebagai salah satu parameter. Indikator tersebut mencakup persoalan kemiskinan, pendidikan, kesehatan, sanitasi, air bersih, lingkungan hidup, hingga berbagai persoalan sosial lainnya.
Thomas mengatakan indikator SDGs memiliki keterkaitan erat dengan pemenuhan HAM. Karena itu, penggerak HAM di tingkat desa dapat menggunakan indikator tersebut untuk memetakan persoalan yang dihadapi masyarakat sekaligus menjadi dasar dalam mendorong penyelesaian kepada pemerintah.
Ia mencontohkan persoalan akses air bersih. Ketika masyarakat kesulitan memperoleh air bersih, persoalan tersebut tidak hanya dapat dipandang sebagai persoalan pembangunan infrastruktur, tetapi juga berkaitan dengan pemenuhan hak dasar masyarakat.
Hal yang sama berlaku terhadap persoalan putus sekolah, stunting, kemiskinan, kesehatan, lingkungan, dan berbagai persoalan sosial lainnya.
“17 indikator itu akan menjadi rujukan karena seluruhnya memiliki muatan hak asasi manusia,” ujarnya.
KemenHAM juga akan mendorong keberadaan penggerak HAM di desa. Mereka diharapkan mampu membantu mengidentifikasi persoalan yang berkaitan dengan hak masyarakat serta menjadi bagian dari upaya membangun komunikasi antara masyarakat dan pemerintah.
Thomas menegaskan, pendekatan HAM tidak dilakukan dengan mencari kesalahan masyarakat atau pemerintah daerah semata. Pembinaan harus dilakukan secara bertahap melalui pendampingan, pemantauan, pembinaan, dan evaluasi.
“Tidak bisa kita mengharapkan sesuatu yang instan. Pendampingan dan pembinaan terus-menerus dilakukan,” katanya.
Saat ini, program Desa Ramah HAM telah dijalankan secara bertahap di berbagai wilayah Indonesia dengan cakupan sekitar 200 desa. Pemerintah juga berencana memperluas cakupan program tersebut pada tahun berikutnya, termasuk membuka peluang bagi Kabupaten Cianjur.
“Untuk tahun depan kita berharap ada penambahan, termasuk mungkin di Kabupaten Cianjur,” ujar Thomas.
Di Cianjur, program tersebut diarahkan memiliki sasaran yang berbeda. Cianjur Sadar HAM diarahkan untuk memberikan penguatan dan pelatihan HAM kepada aparatur sipil negara secara berkala. Sementara Desa Ramah HAM diarahkan dengan menetapkan desa percontohan di setiap kecamatan agar dapat menjadi penggerak penerapan nilai-nilai HAM di tingkat masyarakat.
Selain itu, Program Sekolah Damai diarahkan untuk mendorong terciptanya lingkungan pendidikan yang bebas dari perundungan dan kekerasan. KemenHAM juga mendorong pelayanan publik yang semakin inklusif, termasuk penyediaan pelayanan yang memberikan kemudahan bagi lansia, penyandang disabilitas, ibu hamil, serta kelompok masyarakat lainnya yang membutuhkan perlakuan khusus.
Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Kementerian HAM Jawa Barat, Hasbullah Fudail, turut menyoroti sejumlah persoalan sosial yang berkembang di Cianjur, termasuk isu LGBT yang sebelumnya menjadi perhatian masyarakat setelah muncul kasus dugaan persekusi terhadap seseorang.
Hasbullah menegaskan bahwa persoalan tersebut harus diselesaikan melalui pendekatan yang humanis dan sesuai dengan hukum. Masyarakat tidak dibenarkan mengambil tindakan sendiri atau melakukan persekusi terhadap pihak yang dianggap berbeda.
“Kita ingin mengedukasi masyarakat. Tidak boleh ada persekusi,” kata Hasbullah.
Menurut Hasbullah, penyelesaian berbagai persoalan sosial membutuhkan pendekatan yang menyeluruh, termasuk melalui aspek ekonomi, pendidikan, sosial, dan keagamaan. Pemberdayaan masyarakat diperlukan agar berbagai kelompok yang menghadapi persoalan sosial tidak semakin terpinggirkan.
“Harus ada pemberdayaan ekonomi selain sentuhan agama. Dua pendekatan itu harus dipakai,” ujarnya.
Thomas menilai penguatan budaya HAM pada akhirnya bukan sekadar membicarakan aturan atau dokumen hukum. HAM harus menjadi cara pandang dalam memberikan pelayanan, menyusun kebijakan, menyelesaikan konflik, dan memperlakukan sesama manusia.
Karena itu, pemerintah ingin agar masyarakat Cianjur tidak hanya mengenal istilah HAM, tetapi mampu menemukan nilai-nilai kemanusiaan tersebut dalam kehidupan sehari-hari dan budaya yang telah berkembang di lingkungannya.
Penguatan HAM hingga tingkat desa diharapkan menjadi langkah untuk membangun kesadaran bahwa penghormatan terhadap martabat manusia bukan sesuatu yang asing bagi masyarakat Indonesia. Nilai kemanusiaan telah lama menjadi bagian dari kehidupan sosial masyarakat dan kini perlu diperkuat melalui kebijakan negara, pendidikan, pelayanan publik, serta kolaborasi seluruh elemen masyarakat.
Dengan pendekatan tersebut, KemenHAM berharap penguatan HAM di Cianjur tidak berhenti pada kegiatan formal, tetapi berkembang menjadi budaya yang hidup dalam masyarakat, mulai dari pemerintahan, sekolah, desa, keluarga, hingga ruang-ruang sosial tempat masyarakat berinteraksi setiap hari.