DPRD Jabar dan Kanwil KemenHAM Jabar Siap Perkuat Sinergi Regulasi Berbasis HAM
BANDUNG, 15 SEPTEMBER 2026 — Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat Buky Wibawa Karya Guna bersama Kepala Kantor Wilayah Kementerian HAM Jawa Barat Hasbullah Fudail membangun komitmen untuk memperkuat sinergi dalam penyusunan dan harmonisasi regulasi daerah yang berbasis Hak Asasi Manusia (HAM).
Pertemuan yang berlangsung di Gedung DPRD Provinsi Jawa Barat tersebut turut membahas sejumlah persoalan strategis di Jawa Barat, mulai dari demokrasi, kebebasan sipil, pemenuhan hak dasar masyarakat, intoleransi, isu keagamaan, hingga perlindungan masyarakat adat dan kebudayaan.
Pembahasan juga menyoroti dinamika Indeks Demokrasi Indonesia di Jawa Barat, khususnya terkait pemenuhan hak warga negara, kebebasan sipil, dan partisipasi masyarakat. Berbagai persoalan sosial juga dinilai perlu ditangani secara komprehensif melalui penguatan akses pendidikan, kesehatan, pengentasan kemiskinan, serta pemenuhan hak dasar masyarakat.
Dalam konteks kebebasan beragama, Kanwil KemenHAM Jawa Barat turut menyampaikan perhatian terhadap sejumlah persoalan intoleransi yang pernah terjadi, termasuk terkait Gedung Serbaguna Arcamanik dan Paroki Santa Melania. Upaya pemenuhan hak masyarakat dalam memperoleh sarana ibadah juga menjadi bagian dari pembahasan, termasuk optimalisasi aset Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat.
Ketua DPRD Jawa Barat Buky Wibawa menyambut baik penguatan sinergi tersebut dan membuka ruang kolaborasi dengan Kanwil KemenHAM Jawa Barat dalam proses penyusunan regulasi.
“Kami membuka ruang kolaborasi dengan Kanwil Kementerian HAM Jawa Barat dalam perumusan dan harmonisasi regulasi daerah. Harapannya, setiap regulasi yang lahir dapat semakin memberikan perlindungan, kepastian, dan pemenuhan hak bagi masyarakat Jawa Barat,” ujar Buky.
Sementara itu, Hasbullah Fudail menegaskan bahwa regulasi daerah harus mampu menjadi instrumen untuk memastikan hak masyarakat terlindungi dan terpenuhi.
“Regulasi harus hadir untuk menjawab persoalan masyarakat. Karena itu, perspektif HAM perlu diperkuat sejak proses perumusan hingga implementasinya, sehingga kebijakan yang dihasilkan benar-benar memberikan perlindungan dan manfaat bagi masyarakat,” kata Hasbullah.
Kolaborasi tersebut juga mencakup peluang pendampingan Kanwil KemenHAM Jawa Barat terhadap Raperda yang berkaitan dengan HAM, termasuk isu perlindungan masyarakat adat, kebudayaan, kebebasan sipil, dan pemenuhan hak kelompok masyarakat.
Sinergi DPRD Jawa Barat dan Kanwil KemenHAM Jawa Barat diharapkan menjadi langkah konkret dalam menghadirkan regulasi yang tidak hanya kuat secara hukum, tetapi juga responsif terhadap persoalan HAM dan kebutuhan masyarakat Jawa Barat.