KOPPETA HAM Jawa Barat Soroti Pentingnya Pelibatan Komunitas Lokal dalam Program Komunitas Patuh HAM
Bandung, 24 Juni 2026 — Kantor Wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia Provinsi Jawa Barat menyelenggarakan kegiatan “Sinergi Membangun Komunitas Patuh HAM yang Inklusif dan Demokratis di Jawa Barat” yang bertempat di Pasar Baru Square Hotel, Bandung, pada Rabu (24/6).
Kegiatan tersebut dihadiri oleh perwakilan Biro Hukum dan HAM Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Jawa Barat, KOPPETA HAM Jawa Barat, Angkatan Muda Siliwangi, serta berbagai organisasi dan komunitas masyarakat sipil yang selama ini aktif bergerak dalam isu sosial, kemanusiaan, demokrasi, dan hak asasi manusia.
Forum ini menjadi ruang dialog antara pemerintah dan komunitas masyarakat dalam membahas strategi membumikan nilai-nilai HAM hingga tingkat kabupaten dan kota di Jawa Barat. Dalam diskusi yang berlangsung dinamis, sejumlah peserta menyampaikan bahwa masih terdapat tantangan dalam implementasi program-program HAM di daerah, salah satunya karena masih terbatasnya pemahaman sebagian perangkat daerah terhadap kebijakan dan teknis pelaksanaan program HAM, terutama setelah terbentuknya Kementerian HAM sebagai kementerian tersendiri.
Para peserta menilai bahwa penguatan kapasitas pemerintah daerah menjadi langkah penting agar agenda pemajuan HAM dapat berjalan efektif dan tidak hanya berhenti pada tataran kebijakan. Sosialisasi yang berkelanjutan serta pendampingan teknis kepada pemerintah daerah dinilai menjadi kebutuhan yang mendesak untuk memastikan program-program HAM dapat diterjemahkan secara konkret di lapangan.
Dalam forum tersebut, sejumlah komunitas juga menyampaikan pandangan kritis terkait rencana pengukuran dan pemetaan komunitas patuh HAM serta program Penggerak HAM. Menurut mereka, selama ini telah banyak komunitas yang secara konsisten bekerja dalam isu pendidikan, lingkungan hidup, perlindungan perempuan dan anak, inklusi sosial, demokrasi, hingga advokasi hak asasi manusia di berbagai daerah.
Oleh karena itu, peserta berharap pemerintah tidak hanya berfokus pada pembentukan atau pemetaan komunitas baru, tetapi juga mampu mengidentifikasi, memberdayakan, dan melibatkan komunitas-komunitas yang telah lama berkontribusi di tengah masyarakat. Dengan demikian, program yang dijalankan dapat lebih efektif karena memanfaatkan jaringan sosial dan pengalaman yang telah terbangun sebelumnya.
Selain itu, peserta juga mempertanyakan pendekatan yang digunakan dalam konsep penilaian kepatuhan HAM terhadap komunitas. Menurut sejumlah perwakilan komunitas, selama ini instrumen penilaian HAM umumnya ditujukan kepada pemerintah sebagai pemangku kewajiban (duty bearer), sedangkan masyarakat merupakan pemegang hak (rights holder). Oleh karena itu, diperlukan kejelasan mengenai tujuan, indikator, serta manfaat dari penilaian tersebut agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat.
Diskusi juga menyoroti pentingnya keterlibatan aktif komunitas dalam penyusunan indikator maupun mekanisme penilaian agar standar yang dibangun benar-benar mencerminkan kondisi sosial masyarakat dan tidak bersifat top-down. Para peserta menilai bahwa keberhasilan pembangunan HAM tidak dapat dicapai hanya oleh pemerintah semata, melainkan membutuhkan kolaborasi yang kuat antara negara, masyarakat sipil, dunia pendidikan, organisasi kepemudaan, serta berbagai elemen masyarakat lainnya.
Melalui kegiatan ini, Kanwil Kementerian HAM Jawa Barat menegaskan komitmennya untuk terus membuka ruang dialog dan kolaborasi dengan berbagai komunitas di Jawa Barat. Sinergi tersebut diharapkan dapat memperkuat budaya HAM yang inklusif, partisipatif, dan demokratis, sekaligus memastikan bahwa setiap kebijakan dan program yang dijalankan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat di tingkat akar rumput.