Kanwil KemenHAM Jabar dan Badan Sosialisasi MPR RI Bangun Kolaborasi Penguatan Empat Pilar Kebangsaan dan HAM di SLTA Jawa Barat
Bogor, 1 Oktober 2026 — Momentum Hari Kesaktian Pancasila menjadi pengingat penting untuk terus memperkuat nilai-nilai kebangsaan sekaligus membangun kesadaran masyarakat terhadap penghormatan dan pemajuan hak asasi manusia.
Hal tersebut mengemuka dalam kunjungan silaturahmi Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia Jawa Barat, Hasbullah Fudail, kepada Dr. Tr. Agun Gunandjar Sudarsa, Bc.I.P., M.Si., Wakil Ketua Badan Sosialisasi MPR RI, di Rumah Cuklik, Bogor, Kamis (1/10/2026).
Dalam kunjungan tersebut, Hasbullah dan Agun membahas rencana kolaborasi antara Kantor Wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia Jawa Barat dan Badan Sosialisasi MPR RI dalam penyelenggaraan program Sosialisasi Empat Pilar MPR RI yang akan dipadukan dengan penguatan pemahaman dan kapasitas masyarakat di bidang hak asasi manusia.
Kolaborasi tersebut juga direncanakan melibatkan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, sehingga pendidikan kebangsaan dan penguatan kesadaran HAM dapat menjangkau lingkungan pendidikan secara lebih luas, khususnya generasi muda.
Hasbullah Fudail menyampaikan apresiasi kepada Agun Gunandjar Sudarsa atas inisiasi kolaborasi tersebut. Menurutnya, sinergi antara pendidikan Empat Pilar Kebangsaan dan penguatan HAM memiliki nilai strategis dalam membangun konstruksi berpikir masyarakat Jawa Barat.
“Terima kasih kepada Pak Agun yang telah menginisiasi program kolaborasi ini. Kami melihat gagasan ini sangat baik dalam membangun konstruksi berpikir masyarakat Jawa Barat, agar nilai-nilai kebangsaan tidak hanya dipahami secara konseptual, tetapi juga diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari melalui penghormatan terhadap hak asasi manusia,” ujar Hasbullah.
Hasbullah menambahkan bahwa pemahaman terhadap Pancasila dan nilai-nilai kebangsaan perlu berjalan beriringan dengan kesadaran mengenai hak dan kewajiban sebagai warga negara. Dengan demikian, masyarakat tidak hanya memiliki rasa cinta terhadap bangsa dan negara, tetapi juga mampu menghargai martabat serta hak orang lain.
Sementara itu, Dr. Tr. Agun Gunandjar Sudarsa, Bc.I.P., M.Si., menyampaikan bahwa dirinya memiliki perhatian yang besar terhadap penguatan pendidikan Empat Pilar Kebangsaan sekaligus peningkatan kapasitas pemahaman masyarakat mengenai hak asasi manusia.
Menurut Agun, pendidikan kebangsaan memiliki peran penting dalam membentuk kesadaran warga negara mengenai posisi dan tanggung jawabnya sebagai bagian dari bangsa Indonesia.
“Yang kita bangun adalah pemahaman agar masyarakat memahami makna dirinya sebagai anak bangsa Indonesia. Karena itu, pendidikan Empat Pilar Kebangsaan harus berjalan seiring dengan penguatan kapasitas pemahaman mengenai hak asasi manusia,” kata Agun.
Ia menilai kolaborasi lintas lembaga menjadi penting agar pendidikan kebangsaan tidak berhenti pada kegiatan sosialisasi, tetapi dapat memberikan pemahaman yang lebih utuh mengenai kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk pentingnya menghormati perbedaan dan hak setiap warga negara.
Rencana kolaborasi tersebut mendapat respons positif dari Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, Purwanto. Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat menyatakan terbuka dan siap mendukung penyelenggaraan program kolaboratif tersebut.
Purwanto menyampaikan bahwa program penguatan Empat Pilar Kebangsaan yang dipadukan dengan pemahaman HAM memiliki manfaat yang luas, khususnya dalam memberikan bekal kepada generasi muda untuk menjalani kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
“Program ini memiliki manfaat yang luas sebagai bekal pemahaman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kita berharap melalui pemahaman tersebut dapat terwujud masyarakat yang memiliki nasionalisme tinggi sekaligus mampu saling menghormati satu sama lain,” ujar Purwanto.
Kolaborasi antara Kanwil Kementerian Hak Asasi Manusia Jawa Barat, Badan Sosialisasi MPR RI, dan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat diharapkan menjadi langkah konkret dalam memperkuat pendidikan kebangsaan sekaligus membangun budaya penghormatan terhadap HAM di Jawa Barat.
Melalui sinergi tersebut, nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika diharapkan semakin dipahami dan diimplementasikan dalam kehidupan masyarakat.
Momentum Hari Kesaktian Pancasila pun menjadi titik penting untuk meneguhkan kembali komitmen bersama bahwa pembangunan bangsa tidak hanya membutuhkan kemajuan ekonomi dan pendidikan, tetapi juga masyarakat yang memiliki karakter kebangsaan, menghormati keberagaman, menjunjung persatuan, serta memahami dan menghormati hak asasi manusia.