Kanwil KemenHAM Dorong Majalengka Role Model Afirmasi Disabilitas di Sektor Formal
Majalengka, 24 Juli 2026 – Kantor Wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia (Kanwil KemenHAM) Jawa Barat mendorong Kabupaten Majalengka menjadi role model nasional dalam pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas di sektor kerja formal. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Kepala Kanwil KemenHAM Jawa Barat, Hasbullah Fudail, saat melakukan kunjungan kerja dan audiensi bersama Bupati Majalengka, Eman Suherman di Pendopo Kabupaten Majalengka, Jumat (24/7/2026).
Turut hadir mendampingi Bupati dalam pertemuan strategis tersebut antara lain Kepala Bappedalitbang Kabupaten Majalengka, Arif Daryana, Kepala Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi, dan UKM (DK2UKM) Kabupaten Majalengka, Kepala Bagian Hubungan Industrial, Nana Sujana serta Kepala Bagian Hukum Setda Majalengka, Momon Rukman.
Dalam kesempatan tersebut, dipaparkan data capaian positif Kabupaten Majalengka yang mencatat sebanyak 38 perusahaan telah mempekerjakan 759 tenaga kerja difabel. Angka ini menempatkan Majalengka sebagai daerah yang konsisten menjalankan mandat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, yang mewajibkan perusahaan swasta mempekerjakan setidaknya 1% pekerja disabilitas dari total jumlah pekerja.
Atas komitmen tersebut, Pemerintah Kabupaten Majalengka secara konsisten memberikan penghargaan kepada perusahaan-perusahaan yang melampaui kuota minimal 1% partisipasi pekerja disabilitas.
"Langkah Kabupaten Majalengka ini sangat progresif dan patut menjadi contoh. Penyerahan penghargaan kepada perusahaan inklusif yang telah berlangsung sejak 2025 lalu membuktikan komitmen nyata daerah dalam penghormatan dan pemenuhan hak asasi manusia di sektor ketenagakerjaan," ujar Kakanwil KemenHAM Jabar, Hasbullah Fudail.
Guna memperkuat ekosistem bisnis yang inklusif dan berkelanjutan, Kanwil KemenHAM Jabar turut memperkenalkan aplikasi Prisma Bisnis dan HAM (Penilaian Risiko Hak Asasi Manusia). Aplikasi berbasis web ini dirancang untuk membantu perusahaan menganalisis, mengidentifikasi, serta memetakan risiko pelanggaran HAM di lingkungan kerja, termasuk keterlibatan kelompok rentan dan penyandang disabilitas.
Hasbullah mengimbau perusahaan-perusahaan di Majalengka untuk berpartisipasi aktif memanfaatkan platform PRISMA guna mengukur dan mempublikasikan komitmen penghormatan HAM mereka secara transparan.
Bupati Majalengka, Eman Suherman menyambut hangat sinergi yang dijalin bersama Kanwil KemenHAM Jawa Barat. Pihaknya menegaskan dukungannya dan menyampaikan bahwa 38 perusahaan di Majalengka siap berkolaborasi dan berpartisipasi aktif dalam program PRISMA Bisnis dan HAM. Bupati menjelaskan bahwa berdasarkan evaluasi serta testimoni manajemen perusahaan, para pekerja disabilitas terbukti memberikan kinerja, dedikasi, serta produktivitas yang sangat baik.
Di akhir pertemuan, Kakanwil KemenHAM Jabar secara resmi menyampaikan undangan dari Direktorat Jenderal Pelayanan dan Kepatuhan HAM kepada Bupati Majalengka untuk menghadiri agenda strategis Sinergitas Lintas Sektoral Kepatuhan HAM Masyarakat, Komunitas, dan Pelaku Usaha Provinsi Jawa Barat.
Kegiatan yang dirangkaikan dengan penandatanganan Maklumat Bersama Dukungan Program KemenHAM RI ini dijadwalkan berlangsung pada Selasa, 28 Juli 2026 di The Papandayan Hotel, Bandung. Acara tersebut rencananya akan disaksikan langsung oleh Menteri Hak Asasi Manusia RI, Natalius Pigai, serta Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi.
Melalui rangkaian sinergi ini, Kanwil KemenHAM Jabar dan Pemkab Majalengka berkomitmen memperkuat koordinasi berkelanjutan guna mewujudkan tata kelola pemerintahan dan iklim usaha yang berorientasi pada pemajuan Hak Asasi Manusia.
