Kakanwil Kementerian HAM Jawa Barat dan Bupati Garut Bahas Isu Strategis HAM serta Penguatan Pembangunan Daerah
Garut, 21 Juli 2026 — Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia Provinsi Jawa Barat, Hasbullah Fudail, melaksanakan audiensi dan rapat koordinasi bersama Bupati Garut Dr. Ir. H. Abdusy Syakur Amin, M.Eng., dengan didampingi Sekda Kabupaten Garut Drs. H. Nurdin Yana, M.Si. dan Kabag Hukum Ida Nurfarida, S.H. dalam rangka membahas berbagai isu strategis terkait pemenuhan hak asasi manusia sekaligus penguatan pembangunan daerah di Kabupaten Garut.
Pertemuan tersebut menjadi forum strategis untuk memperkuat sinergi antara Kementerian HAM dengan Pemerintah Kabupaten Garut dalam menghadirkan kebijakan daerah yang berorientasi pada penghormatan, pelindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia.
Dalam pembahasan, kedua belah pihak mendiskusikan rencana penyusunan sejumlah kebijakan daerah, termasuk peluang pembentukan Peraturan Daerah yang mendukung pemenuhan hak-hak dasar masyarakat. Selain itu, turut dibahas berbagai program pembangunan yang berfokus pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan sektor pendidikan, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat sebagai bagian dari pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan.
Kepala Kantor Wilayah Kementerian HAM Jawa Barat, Hasbullah Fudail, menyampaikan bahwa pembangunan daerah tidak hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi maupun infrastruktur, tetapi juga dari sejauh mana hak-hak masyarakat dapat dipenuhi secara adil dan merata.
"Pembangunan yang berorientasi pada hak asasi manusia berarti memastikan setiap warga memperoleh kesempatan yang sama untuk mengakses pendidikan, layanan kesehatan, pekerjaan yang layak, serta hidup dalam lingkungan yang aman dan bermartabat. Prinsip HAM harus menjadi bagian dari setiap kebijakan pemerintah daerah," ujar Hasbullah.
Dalam kesempatan tersebut juga dibahas berbagai persoalan hak asasi manusia yang menjadi perhatian di Kabupaten Garut. Salah satunya adalah penyelesaian konflik kebebasan beragama terkait polemik Rumah Doa Imanuel di Kecamatan Caringin. Kementerian HAM mendorong agar setiap penyelesaian dilakukan melalui dialog, musyawarah, serta tetap menjamin hak konstitusional setiap warga negara untuk menjalankan ibadah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Selain itu, rapat turut membahas tingginya jumlah Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) di Kabupaten Garut. Kakanwil menekankan pentingnya memastikan kelompok rentan tersebut memperoleh pelayanan kesehatan, rehabilitasi, perlindungan sosial, serta perlakuan yang menghormati martabat kemanusiaannya.
Isu pemerataan pendidikan juga menjadi perhatian dalam pertemuan tersebut. Pembahasan difokuskan pada upaya mengurangi kesenjangan kualitas pendidikan antara sekolah negeri dan swasta, sekaligus mengevaluasi kebijakan jam belajar agar lebih adaptif terhadap kebutuhan peserta didik dan kondisi daerah.
Dalam sektor sosial, turut dibahas fenomena individu yang mengubah penampilan atau identitas sosial akibat tekanan ekonomi. Menurut Hasbullah, persoalan tersebut perlu disikapi melalui pendekatan yang komprehensif dengan mengutamakan pemberdayaan ekonomi, pendampingan sosial, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat sehingga faktor-faktor yang melatarbelakangi persoalan tersebut dapat diminimalisasi.
"Banyak persoalan sosial berakar pada persoalan ekonomi. Oleh karena itu, penyelesaiannya tidak cukup hanya melalui pendekatan hukum, tetapi juga membutuhkan intervensi sosial, pemberdayaan ekonomi, pendampingan psikologis, serta penguatan peran keluarga dan masyarakat," jelasnya.
Pertemuan tersebut juga menyinggung pentingnya pembinaan terhadap aparatur sipil negara (ASN) agar senantiasa menjaga integritas, profesionalisme, netralitas, serta mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dalam menjalankan tugas sebagai pelayan masyarakat.
Sebagai tindak lanjut, Kantor Wilayah Kementerian HAM Jawa Barat dan Pemerintah Kabupaten Garut sepakat memperkuat kolaborasi melalui penyelenggaraan kegiatan bersama yang direncanakan pada 28 Juli 2026 dengan mengangkat tema "Peran Pemerintah Daerah dalam Pemenuhan Hak Asasi Manusia." Kegiatan tersebut diharapkan menjadi ruang penguatan kapasitas pemerintah daerah sekaligus memperkuat implementasi nilai-nilai hak asasi manusia dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Menutup pertemuan, Hasbullah Fudail menyampaikan apresiasi atas komitmen Pemerintah Kabupaten Garut dalam membuka ruang dialog terhadap berbagai isu strategis. Ia berharap sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah terus diperkuat guna mewujudkan Kabupaten Garut yang semakin inklusif, berkeadilan, dan menjunjung tinggi nilai-nilai hak asasi manusia dalam setiap aspek pembangunan.
