Kakanwil KemenHAM Jawa Barat Berdialog dengan Komunitas Anti-LGBT di Bogor
Bogor, 19 Juli 2026 — Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia Provinsi Jawa Barat, Hasbullah Fudail, melanjutkan rangkaian dialog dengan berbagai unsur masyarakat di Kota Bogor. Setelah sebelumnya menemui dan berdialog dengan sejumlah transpuan yang menjadi korban dugaan kekerasan dan persekusi, Kakanwil KemenHAM Jawa Barat kembali melakukan audiensi dengan komunitas yang selama ini aktif menyuarakan penolakan terhadap praktik LGBT di Kota Bogor.
Pertemuan tersebut dilaksanakan sebagai bagian dari upaya Kementerian HAM untuk memperoleh informasi secara utuh dari seluruh pihak yang berkaitan dengan isu yang berkembang di masyarakat, sehingga setiap persoalan dapat dipahami secara objektif, berimbang, dan berdasarkan fakta.
Dalam dialog tersebut, perwakilan komunitas anti-LGBT yaitu Ustadz Halim dan Ustadz Jarkasih dari Dewan Dakwah, serta Ari dari Forkami Bogor dan Syaiful dari Tim Humas Dewan Dakwah. menyampaikan aspirasi agar Pemerintah Kota Bogor segera menyusun Peraturan Wali Kota sebagai aturan pelaksana dari Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 10 Tahun 2021, sehingga implementasi kebijakan di lapangan memiliki pedoman yang lebih jelas.
Mereka juga menyampaikan keprihatinan terhadap aktivitas yang menurut mereka bertentangan dengan norma agama, norma kesusilaan, serta nilai-nilai yang hidup di tengah masyarakat. Salah satu hal yang menjadi perhatian adalah dugaan adanya aktivitas yang mengandung unsur pornografi dan dipertontonkan di ruang publik, khususnya di kawasan sekitar Masjid Agung Kota Bogor, sehingga dinilai menimbulkan keresahan masyarakat.
Selain itu, komunitas tersebut memaparkan sejumlah data dan temuan yang menurut mereka menunjukkan adanya peningkatan aktivitas kelompok LGBT, baik yang dilakukan secara langsung maupun melalui media sosial. Mereka berharap pemerintah dapat memperkuat langkah-langkah pencegahan melalui regulasi, edukasi, pembinaan keluarga, serta penguatan nilai-nilai moral di tengah masyarakat.
Dalam kesempatan itu, komunitas juga mengusulkan agar penanganan terhadap persoalan tersebut tidak semata dilakukan melalui pendekatan penegakan aturan, tetapi juga melalui program pemberdayaan ekonomi, pendampingan sosial, serta layanan bimbingan psikologis bagi individu yang membutuhkan, sehingga upaya penyelesaiannya dilakukan secara lebih komprehensif.
Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia Provinsi Jawa Barat, Hasbullah Fudail, menegaskan bahwa Kementerian HAM hadir untuk mendengarkan seluruh pihak secara setara sebagai bagian dari proses penyusunan kebijakan yang berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia dan kepentingan masyarakat.
"Kementerian HAM tidak datang untuk membenarkan ataupun menyalahkan salah satu pihak. Tugas kami adalah memastikan setiap aspirasi masyarakat didengar secara utuh sehingga penyelesaian suatu persoalan dapat dilakukan berdasarkan fakta, konstitusi, dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku," ujar Hasbullah.
Hasbullah menambahkan bahwa setiap warga negara memiliki hak untuk menyampaikan pendapat dan aspirasi secara damai. Namun demikian, dalam pelaksanaannya tetap harus mengedepankan penghormatan terhadap martabat manusia, menghindari tindakan kekerasan, persekusi, maupun main hakim sendiri.
"Perbedaan pandangan tidak boleh diselesaikan dengan kekerasan ataupun tindakan yang merendahkan martabat seseorang. Negara hukum mengharuskan setiap persoalan diselesaikan melalui mekanisme hukum, dialog, dan pendekatan yang bermartabat," tegasnya.
Ia juga menilai bahwa berbagai persoalan sosial memerlukan keterlibatan seluruh unsur masyarakat, mulai dari pemerintah daerah, tokoh agama, tokoh masyarakat, akademisi, organisasi kemasyarakatan, hingga keluarga.
"Pencegahan selalu lebih baik daripada penanganan setelah persoalan terjadi. Oleh karena itu, penguatan pendidikan karakter, pembinaan keluarga, literasi digital, serta ruang-ruang dialog perlu terus diperkuat agar berbagai persoalan sosial dapat dicegah sejak dini," tambah Hasbullah.
Di akhir pertemuan, Hasbullah mengapresiasi seluruh pihak yang bersedia berdialog secara terbuka dan menyampaikan aspirasinya melalui jalur yang damai. Menurutnya, komunikasi yang baik antara pemerintah dan masyarakat merupakan modal penting dalam membangun kehidupan sosial yang aman, tertib, serta tetap menjunjung tinggi nilai-nilai hak asasi manusia dan konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia.
