Kakanwil KemenHAM: Anak Korban Pelanggaran HAM Perlu Solusi Rumah HAM
Bandung Barat, 17 Juni 2026** – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia Jawa Barat, Hasbullah Fudail, menekankan pentingnya kehadiran Rumah HAM atau Rumah Aman sebagai sarana perlindungan bagi korban pelanggaran Hak Asasi Manusia. Hal tersebut disampaikannya dalam kegiatan Sosialisasi Kepatuhan Hak Asasi Manusia yang diselenggarakan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat di Hotel Neo Kota Baru Parahyangan, Rabu (17/6).
Dalam pemaparannya, Hasbullah Fudail menyoroti berbagai persoalan HAM yang masih terjadi di tengah masyarakat, mulai dari tawuran pelajar, pelecehan seksual, diskriminasi terhadap kelompok rentan, hingga persoalan kebebasan beragama dan berkeyakinan. Menurutnya, korban pelanggaran HAM memerlukan perhatian dan perlindungan yang nyata melalui sistem yang terintegrasi dan mudah diakses.
"Keberadaan Rumah HAM atau Rumah Aman menjadi penting sebagai ruang perlindungan, pendampingan, dan pemulihan bagi masyarakat yang menjadi korban pelanggaran HAM," ujarnya.
Lebih lanjut, Hasbullah menjelaskan bahwa upaya penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan HAM tidak hanya diwujudkan melalui regulasi, tetapi juga melalui kehadiran layanan yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara langsung.
Pada kesempatan yang sama, Kepala Bidang Pelayanan dan Kepatuhan HAM Kanwil Kementerian HAM Jawa Barat, Nurjaman, memaparkan mekanisme Penilaian Kepatuhan HAM bagi Pemerintah Daerah. Ia menjelaskan bahwa penilaian tersebut mencakup integrasi kebijakan HAM dalam pembangunan daerah, pelaksanaan dan komitmen HAM, penyediaan kanal pengaduan, serta pemenuhan pelayanan hak dasar masyarakat melalui Standar Pelayanan Minimal (SPM).
Nurjaman juga menegaskan bahwa Hak Asasi Manusia melekat pada setiap individu tanpa terkecuali, termasuk penyandang disabilitas, kelompok rentan, maupun Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai pelayan masyarakat.
Melalui kegiatan sosialisasi ini, Pemerintah Kabupaten Bandung Barat bersama Kanwil Kementerian HAM Jawa Barat diharapkan semakin memperkuat sinergi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berperspektif HAM, sekaligus meningkatkan komitmen terhadap implementasi dan pelaporan Kepatuhan HAM di lingkungan pemerintah daerah.
Kegiatan tersebut diikuti oleh perangkat daerah dan pemangku kepentingan terkait sebagai bagian dari upaya bersama membangun pelayanan publik yang adil, inklusif, dan menghormati martabat manusia.
