Analisis dan Inventarisasi Kebutuhan Pengembangan Kompetensi Pegawai di Lingkungan Kementerian Hak Asasi Manusia
Bandung - Kepala Kantor Wilayah KemenHAM Jabar Hasbullah Fudail bersama Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum Raden Gempur Nanang Prasetya Wibowo pagi ini (Senin, 23/06/2025) melaksanakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia (PPSDM) Kementerian Hak Asasi Manusia R.I dan diikuti oleh seluruh Kantor Wilayah Kementerian HAM dan Kantor Wilayah Kerja di seluruh Indonesia.
Menurut Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Aditya Sarsito Sukarsono , kedepan akan dilakukan 3 jenis pelatihan yang akan dilaksanakan oleh PPSDM yaitu :
Pelatihan Mandatory, berjenjang (Struktural maupun Fungsional)
Pelatihan Manajerial (Kebutuhan Struktural dan Teknis)
Pelatihan Mix (Gabungan)
Untuk Dasar Hukum Pengembangan Kompetensi dan Kinerja ASN Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN yaitu :
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN
PP Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil
Permenpan-RB No 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara
Peraturan LAN No 10 Tahun 2018 tentang Pengembangan Kompetensi PNS
Untuk Roadmap Pengembangan Kompetensi di Lingkungan Kementerian Hak Asasi Manusia meliputi:
Rapat Koordinasi Analisis dan Inventarisasi kebutuhan pengembangan kompetensi pegawai di lingkungan Kementerian Hak Asasi Manusia.
Inventarisasi kebutuhan pengembangan kompetensi pegawai di lingkungan Kementerian Hak Asasi Manusia.
Penyusunan kurikulum pengembangan kompetensi pegawai di lingkungan Kementerian Hak Asasi Manusia.
Pelaksanaan Pelatihan.
Evaluasi.
Ini merupakan tahap awal perencanaan dalam memastikan Kementerian Hak Asasi Manusia bisa berprestasi dan berbicara banyak di masa mendatang. Dengan RDP ini diharapkan setiap Kantor Wilayah bisa memetakan Diklat atau Pelatihan apa saja yang telah dan akan dilaksanakan oleh setiap pegawainya sehingga kebutuhan organisasi bisa terpenuhi dengan baik.
